Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school-based management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntuttan dana perkembangan masyarakat setempat.MBS merupakan paradikma baru pendidikan,yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah(pelibatan masyarakat)dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan,serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami,membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.Dalam pada itu,kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah.Pada system MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali,mengalokasikan,menentukan prioritas,mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.
Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan,kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung consensus umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses ppaling baik terhadap informasi setempat,yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut.
Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut:
Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan,kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung consensus umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses ppaling baik terhadap informasi setempat,yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut.
Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut:
Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik,orangtua dan guru;
1. Bertujuan bagaimana memanfaat sumber daya local;
2. Efektif dalam melakukan pembinaann peserta didik seperti kehadiran,hasil belajar,tingkat pengulangan,tingkat putus sekolah,moral guru,dan iklim sekolah;
3. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan,memberdayakan guru,manajemen sekolah,raancang ulang sekolah,dan perubahan perencanaan(Fattah,2000).
A. Tujuan MBS
MBS, yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat,bertujuan untuk meningkatkan efesiensi,mutu, dan pemerataan pendidikan.Peningkatan efisiensi antara lain,diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat birokrasi.Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain,melalui partisippasi orangtua terhadap sekolah,fleksibelitas pengelolaan sekolah dan kelas,peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah,berlakunya system insentif serta disinsetif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.
B. Manfaat MBS
Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggungjawab pengelolaan sumberdaya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat,sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas.Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi,mendorong profesionalisme kepala sekolah. Dengan demikian MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.Melalui penyusunan kurikulum efektif,rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah.Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orangtua,misalnya orangtua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya.
MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti ppada sekolah-sekolah swasta,sehingga menjamin partisipasi staf,orang tua,peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan.Kesempatan bberpasrtisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah.Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektifitas dalam pencapaian tujuan sekolah.adanya control dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel,transparan, egaliter dan demokratis,serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan.Untuk kepentingan tersebut diperlukan kesiapan pengelola pada berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab.
C. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan
BPPN bekerjasama dengan Bank Dunia(1999) telah mengkaji beberapa factor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah.Fakto-faktor tersebut antara lain:
1. Kewajiban sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola system pendidikan professional.Oleh karena itu pelaksanaanya perlu disertai seperangkat kewajiban serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban(akuntabel)yang relative tinggi,untuk menjamin sekolah bahwa selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaaksankan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah.Dengan demikian,sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan,demokratis, tanpa monopoli.dan bertangungjawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah,dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.
2. Kebijakan dan prioritas Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka(literacy and numeracy),efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.dalam hal ini sekolah tidak diperbolehkan berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah ysng dipilih secara demokratis.
Agar prioritas-prioritas pemeriintah dilaksanakan oleh sekolah dan semua aktifitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik,pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBS. Pedoman-pedoman tersebut,terutama ditujukan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan 9(student outcomes) terevalusi dengan baik,kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif,sekolah dioperasikan daalam kerangka yang disetujui pemerintah,dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.
1. Bertujuan bagaimana memanfaat sumber daya local;
2. Efektif dalam melakukan pembinaann peserta didik seperti kehadiran,hasil belajar,tingkat pengulangan,tingkat putus sekolah,moral guru,dan iklim sekolah;
3. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan,memberdayakan guru,manajemen sekolah,raancang ulang sekolah,dan perubahan perencanaan(Fattah,2000).
A. Tujuan MBS
MBS, yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat,bertujuan untuk meningkatkan efesiensi,mutu, dan pemerataan pendidikan.Peningkatan efisiensi antara lain,diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat birokrasi.Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain,melalui partisippasi orangtua terhadap sekolah,fleksibelitas pengelolaan sekolah dan kelas,peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah,berlakunya system insentif serta disinsetif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.
B. Manfaat MBS
Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggungjawab pengelolaan sumberdaya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat,sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas.Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi,mendorong profesionalisme kepala sekolah. Dengan demikian MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah.Melalui penyusunan kurikulum efektif,rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah.Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orangtua,misalnya orangtua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya.
MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak, seperti ppada sekolah-sekolah swasta,sehingga menjamin partisipasi staf,orang tua,peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan.Kesempatan bberpasrtisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah.Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektifitas dalam pencapaian tujuan sekolah.adanya control dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel,transparan, egaliter dan demokratis,serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan.Untuk kepentingan tersebut diperlukan kesiapan pengelola pada berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab.
C. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan
BPPN bekerjasama dengan Bank Dunia(1999) telah mengkaji beberapa factor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Manajemen Berbasis Sekolah.Fakto-faktor tersebut antara lain:
1. Kewajiban sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola system pendidikan professional.Oleh karena itu pelaksanaanya perlu disertai seperangkat kewajiban serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban(akuntabel)yang relative tinggi,untuk menjamin sekolah bahwa selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaaksankan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah.Dengan demikian,sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan,demokratis, tanpa monopoli.dan bertangungjawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah,dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.
2. Kebijakan dan prioritas Pemerintah
Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka(literacy and numeracy),efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.dalam hal ini sekolah tidak diperbolehkan berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah ysng dipilih secara demokratis.
Agar prioritas-prioritas pemeriintah dilaksanakan oleh sekolah dan semua aktifitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik,pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBS. Pedoman-pedoman tersebut,terutama ditujukan untuk menjamin bahwa hasil pendidikan 9(student outcomes) terevalusi dengan baik,kebijakan-kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif,sekolah dioperasikan daalam kerangka yang disetujui pemerintah,dan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tujuan.
0 Komentar